Jumat, 18 November 2011

Penjelasan Pemkab Lampung Selatan



Menjawab pertanyaan saudara Syahroni, pemilik nomor ponsel 081996876838, dalam Suara Pembaca SMS Interaktif yang dimuat di SKH Lampung Post, Rabu 19 Oktober 2011, mengenai pembangunan Monumen Patung Zainal Abidin Pagaralam, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan pembangunan, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, melakukan kegiatan pembangunan di berbagai sektor, baik itu pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, maupun pembangunan di bidang mental, keagamaan, dan kebudayaan.

2. Pada tahun 2012, Kabupaten Lamsel khususnya Kota Kalianda akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Lampung. Seperti kita ketahui, sampai kini Kabupaten Lamsel merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang tidak memiliki Islamic Center, selain kabupaten yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat.

3. Dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Tahun 2012, telah ditetapkan akan menggunakan Masjid Agung Kalianda dan sekitar Kompleks Perkantoran Pemda sebagai arena utama pelaksanaan MTQ. Untuk itu, diperlukan penataan-penataan di sekitar Kompleks Perkantoran Pemda dan Masjid Agung Kalianda.

4. Penataan-penataan Kalianda akan terus berlangsung dan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2012 akan dibangun secara bertahap monumen pahlawan Raden Intan II termasuk renovasi makam dan pembuatan museumnya.

5. Mengenai pembangunan Monumen Zainal Abidin Pagaralam yang akan dibangun di pertigaan jalan masuk perkantoran Pemda merupakan bagian dalam penataan Kalianda maupun kompleks Masjid Agung untuk mempercantik dan memperindah dalam menghadapi MTQ tingkat Provinsi tahun 2012. Pertimbangannya, Zainal Abidin Pagaralam merupakan peletak dasar pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya di kabupaten Lamsel.

Zainal Abidin Pagaralam sebagai perintis pembangunan Pelabuhan Bakauheni, Bandara Radin Inten II, Pelabuhan Panjang, Universitas Lampung, maupun perintis pembangunan-pembangunan di berbagai sektor lainnya, yang terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu.

Kiprah Zainal Abidin Pagaralam tidak hanya sebagai bupati Lamsel, tetapi juga berkiprah sebagai wedana di Kotaagung, Tanggamus, wedana di Way Kanan, wedana di Kotabumi, wali kota Tanjungkarang, Bupati Belitung, dan akhir puncak karier Zainal Abidin Pagaralam sebagai gubernur Lampung periode 1966—1972.

6. Seperti kita ketahui bersama, hampir di semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung nama Zainal Abidin Pagaralam diabadikan baik sebagai nama jalan maupun nama gedung dan rumah sakit umum. Untuk itu, tidak berlebihan kiranya Pemkab Lamsel berinisiatif mengabadikan nama Zainal Abidin Pagaralam sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasanya.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan.

Kabag Humas Pemkab Lamsel

Henri D.,S.H.,M.H.

=====================================

Do(s)a Bersama

Diriwayatkan dari Tsauban R.A. bahwa "Nabi Muhammad saw. melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantara suap (yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya)" H.R. Ahmad.

Terjadi sebuah diskusi menarik beberapa waktu lalu antara profesor hadis Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag dan mahasiswanya di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jurai Siwo Metro pada mata kuliah Syarah Hadits Ekonomi.

Diskusi tersebut tidak terlepas dari hadis di atas, yaitu dalam konteks suap-menyuap dan segudang implikasi dari transaksi itu. Kemudian di akhiri dengan kesimpulan bahwa orang yang melakukan suap, orang yang menyuap, dan orang yang memudahkan/mengetahui adanya suap mereka semua mendapat porsi dosa yang sama atas transaksi tersebut.

Kasus suap-menyuap adalah sebuah permasalahan yang besar di negeri ini, bahkan sampai terdistorsi bahwa transaksi ini mendapat izin legal dari pemerintah maupun agama karena telah familiar dilakukan di Indonesia, dari pengambil keputusan tertinggi hingga stuktur pemerintahan terendah di tingkat RT.

Ironisnya, permasalahan ini tidak kunjung selesai, padahal sudah diketahui sejak lama bahwa penyebab kemelaratan bangsa ini dan bangsa-bangsa di seluruh dunia salah satunya adalah suap-menyuap. Apalagi di Indonesia telah bertengger lembaga dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemberantas suap, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masih diperkuat dengan dukungan lembaga kepolisian dan Kejaksaan. Tetapi realitanya tiga lembaga ini tidak mampu melakukan sinergisitas dalam pemberantasan suap menyuap.

Bahkan, belakangan KPK masuk daftar lembaga yang harus dibubarkan atas usulan DPR.

Kasus suap identik dengan korupsi karena tidak akan ada korupsi tanpa suap-menyuap. Sebagai bentuk pelicin dan antisipasi dari pelaku korupsi untuk menjaga kerahasiaan, ia akan melakukan suap dalam rangka membungkam entitas korupsi. Bila orang yang disuap memberikan pernyataan "siap", bertambah keyakinlah bahwa tindakannya aman dari gangguan dan ancaman.

Hal yang lebih mengerikan dari ini semua adalah bila tiga lembaga bertupoksi pada pemberantasan korupsi masuk lingkaran setan kemudian menjadi mata rantai kasus korupsi, jadilah Indonesia negara Indo-koruptor.

Kasus suap-menyuap telah menggurita di seantero negeri ini, mulai penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), penerimaan aparat penegak hukum (polisi), Tentara Nasional Indonesia (TNI), bahkan merambah pada kaum intelektual-akademis di perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan masih banyak kasus-kasus di lembaga/institusi lainnya.

Pola penyikapan atas kasus ini pun bervariatif, mulai dari pembenahan sumber daya manusia hingga reformasi sistem. Kasus-kasus di atas sedikit banyak telah mendapat potret dari berbagai kalangan, baik internal maupun eksternal institusi bersangkutan. Kemudian diperkuat dengan peran pilar demokrasi keempat dan kelima pers dan gerakan mahasiswa.

Bila kasus korupsi telah ditangani KPK, kasus suap CPNS telah diemban gerakan mahasiswa, kasus penerimaan polisi dan TNI telah disorot eksekutif maupun legislatif, ini adalah tanggung jawab mereka yang diamanatkan rakyat dan konstitusi untuk mengurusnya.

Itu terlepas dengan hasil usaha mereka berbuah keberhasilan atau tidak. Rakyat biasa bebas angkat tangan pada hal ini dan tidak memiliki "kontribusi dosa" atas kehancuran bangsa melalui suap menyuap atau korupsi.

Satu dari banyak kasus suap yang belum mendapat perhatian adalah suap-menyuap dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Pembuatan SIM penuh dengan dilema, karena bila dalam banyak calon pembuat lolos, akan berimplikasi pada turunnya jumlah penyuap. Sebab, suap adalah alternatif untuk memiliki setelah tidak lolos atau mengetahui sulit akan lolos tes. Dengan demikian, tidak ada hal yang paling menguntungkan selain tidak meloloskan para calon pembuat SIM agar mereka mengambil alternatif berikutnya "suap."

Masyarakat paling bawah hingga kaum elite pun mengetahui hal ini, bahwa terjadi suap menyuap dalam pembuatan SIM. Namun, mereka enggan atau mungkin tidak berani memprotes mahalnya biaya pembuatan yang harus ditanggung. Karena ini bukan persoalan suap-menyuap, melainkan persoalan yang sudah terstruktur di lembaga kepolisian yang menyangkut setengah dari sumber penghasilan mereka jika ini terkuak.

Bila kasus ini sudah menggurita dan diketahui oleh semua kalangan masyarakat namun tetap didiamkan, dalam terminologi Islam ini disebut dosa jama'i (bersama). Dosa yang tidak hanya berlaku untuk kalangan tertentu, tetapi untuk semua kalangan seperti yang tersirat pada pesan Muhammad di atas. Bagi yang melakukan suap, bagi yag menerima suap dan bagi yang memudahkan/membiarkan suap.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor di Indonesia (AISI), total penjualan sepeda motor dalam negeri periode Januari hingga September 2011 saja telah mencapai 6.217.597 unit. Secara matematis, bila kita komparasikan antara kuantitas kendaraan bermotor dengan besarnya biaya pembuatan SIM, akan menemukan pemasukan sejumlah uang yang cukup besar.

Sebagai orang yang tidak melakukan suap-menyuap, setiap kita tentu tidak menginginkan porsi implikasi transaksi itu di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, bila kita ingin terbebas dari dosa bersama ini, kita harus mereformasi sistem pembuatan SIM. Atau minimal mengubah akad pembuatan menjadi akad jual-beli bila reformasi sistem tidak memungkinkan.

Dari sisi agama, ini sah secara nash dan tidak berimplikasi dosa di akhirat kelak. Bila langkah pertama tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pemerintah harus memberlakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat dan mahasiswa sebagai bagian dari civil society dapat mengontrol berjalannya transparansi pembuatan SIM.

Saiful Anwar

Ketua KAMMI Komisariat STAIN Metro

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar